Negara yang ingin mencegah penyebaran informasi salah memilih memblokir layanan ini. Mereka lebih percaya bahwa pembatasan akan melindungi masyarakat dari kesalahan informasi yang sulit dikendalikan.
Konflik Geopolitik dan Keamanan Nasional
Negara yang larang penggunaan ChatGPT seringkali memiliki hubungan yang tegang dengan negara Barat. Mereka menilai teknologi buatan asing bisa digunakan sebagai alat propaganda atau bahkan mata-mata.
Rusia, misalnya, melihat ChatGPT berpotensi menyebarkan informasi yang melemahkan pengaruh pemerintah. Situasi geopolitik seperti ini memperkuat alasan mereka untuk menutup akses ChatGPT.
Keterbatasan Infrastruktur
Negara yang larang penggunaan ChatGPT tidak semuanya menutup akses karena alasan politik. Ada pula yang sebenarnya tidak memiliki infrastruktur digital memadai.
Keterbatasan akses internet, hambatan teknis, hingga keterlambatan investasi membuat layanan ini tidak tersedia. Dalam kasus ini, larangan lebih bersifat teknis daripada politis.
Contoh Negara dengan Larangan ChatGPT
Negara yang larang penggunaan ChatGPT mencakup China yang sudah terkenal dengan “Great Firewall”-nya. Pemerintah membatasi aplikasi asing dan menggantinya dengan AI lokal.
Korea Utara bahkan lebih ekstrem, hampir seluruh akses internet asing tidak tersedia di sana. Iran juga menutup ChatGPT karena menganggapnya sebagai ancaman ideologi. Kuba, Suriah, dan Libya menghadapi keterbatasan teknologi serta sensor ketat.
Rusia memandang AI asing sebagai ancaman keamanan. Di Afrika, negara seperti Sudan Selatan, Chad, dan Eritrea memblokir layanan karena masalah regulasi dan infrastruktur.
Dampak Larangan ChatGPT
Negara yang larang penggunaan ChatGPT tidak bisa menghindari dampak negatif. Pekerja digital, peneliti, hingga pelajar kehilangan akses terhadap alat yang bisa meningkatkan produktivitas.
