Cawagub Ilham Habibie Membahas Permasalahan Transportasi Publik di Kota Bandung dan Solusinya

RADARPANGANDARAN.COM — Terkait permasalahan transportasi di Kota Bandung, Calon wakil gubernur (Cawagub) Jawa Barat (Jabar) Ilham Habibie mengaku sudah melakukan pembahasan beberapa kali terkait masalah tersebut. Dalam pandangan Ilham Habibie, Pemerintah Kota Bandung tidak bisa begitu saja mengesampingkan sejumlah akselerasi transportasi massal. “Beberapa kali mengadakan diskusi tentang ini. Bandung tidak bisa melarikan diri dari sistem transportasi publik yang agak massal,” ujar Ilham Habibie di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bandung, Sabtu 2 November 2024. “Kalau pun hanya dengan angkot serta ramah lingkungan, tidak akan menyelesaikan masalah. Kita perlu LTR, Busway itu bisa menangani yang (transportasi) massal,” imbuhnya. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pada 2025 mencanangkan proyrek strategis yaitu proyek Bandung Rapid Transit (BRT) sampai Jalan Tol Dalam Kota atau Bandung Intra Toll Road (BIUTR). BACA JUGA: Generasi Muda Jabar Dapat Pesan Penting dari Cagub Ahmad Syaikhu tentang Kesuksesan Hidup Angkot pada saat nanti, kata dia, dibutuhkan hanya untuk angkutan feeder. “Dari tempat masing-masing penumpang ke stasiun. Nah bisa juga smart angkot. Angkot listrik,” jelasnya. Namun demikian putra BJ Habibie ini mengingatkan agar ada tindakan tegas ketika ada pelanggaran. “Namun tetap angkot tidak boleh berhenti dimana saja. Itu jadi masalah. Harus disiplin,” tegasnya. Sejumlah akselerasi dari Pemkot Bandung pun dilakukan dalam waktu dekat ini. Demikian diungkapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A Koswara Hanafi. Menurutnya pembangunan proyek untuk mengurai kemacetan lalu lintas tersebut, dilaksanakan pada tahun 2025. “Jadi tahun 2025 itu DED (Detail Engineering Desain) dan lelang investasinya. Kalau selesai DED dan lelang, jadi tahun 2026 harus mulai konstruksi,” tuturnya beberapa waktu lalu. Secara keseluruhan proyek BIUTR, kata dia, sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sehingga daerah tinggal mendukung dan pengkondisian sosial di masyarakat. “BIUTR ini sudah diambil alih pemerintah pusat, jadi kita tinggal menunggu dukungan lapangan kemudian kondisi sosial masyarakat,” ucapnya. Terkait DED dan lelang investasi, kata Koswara, akan dilaksanakan sekitar tahun 2025. DED ini merupakan dokumen desain teknis yang mendetailkan semua aspek proyek konstruksi, seperti desain struktural, mekanikal, elektrikal, dan spesifikasi material. Disinggung soal target rampungnya pembangunan, Koswara menyebutkan, pembangunan tergantung dari lahan yang akan menjadi target. “Pembangunan tergantung dari lahan. Biasanya yang menjadi kendala itu di lahan, mudah – mudahan karena ini sudah dipersiapkan lebih lama, lahan bisa teratasi dibantu semua pihak,” ujarnya. Adapun ditargetkan pada 2025, review desain dari proyek tersebut rampung. Dia menambahkan, setelah pihaknya mereview, ada kemungkinan perubahan dari trasenya lalu diperbaiki. Hal ini upaya memenuhi standar sebagai jalan tol. Eksisiting kondisi target pembangunan, kata Koswara, pastinya mengalami perubahan. Sehingga butuh evaluasi untuk pembangunan yang maksimal. “Kondisi di lapangan berubah. Ada fly over, pembangunan gedung, jadi tingkat kesulitan pembangunan dievaluasi lagi,” ujarnya.