Dishub Kota Tasikmalaya Lakukan Pendataan hingga Siapkan Skema Baru Optimalisasi Parkir ke Depan - Laman 5 dari 5

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM— Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya terus berupaya mendongkrak pengoptimalan target retribusi parkir. Termasuk menyiapkan opsi skema baru optimalisasi parkir ke depan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, H Asep M Permana menyebutkan, pihaknya berupaya terus melakukan optimalisasi parkir. Optimalisasi parkir dilaksanakan sesuai aturan dan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwalkot) Nomor 40 tahun 2016. Dalam perwalkot itu tertuang kedudukan dan tugas fungsi dan tata kerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya sesuai kewenangannya. Regulasi lainnya terkait optimalisasi parkir yaitu Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Parkir. Untuk pemaksimalan retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya melakukan mapping terlebih dahulu. Hal itu terkait tantangan saat ini yang belum optimalnya capaian retribusi parkir. Asep MP menjelaskan, sebelum melakukan mapping lapangan diawali dengan melakukan evaluasi terhadap internal Dishub. "Utamanya kita evaluasi terhadap SOP tentang retribusi parkir," ujarnya, Kamis 18 Oktober 2024. Dishub juga melakukan evaluasi terhadap juru parkir (jukir). Karena data juru parkir harus bisa dipastikan betul-betul sesuai atau tidak di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya H Asep M Permana dan tim Dishub saat pendataan dan intensifikasi juru parkir di Kota Tasikmalaya. Foto: istimewa Langkah selanjutnya yaitu dilakukan pendataan terhadap lokasi-lokasi parkir yang menjadi potensi. "Kita juga evaluasi kewajiban setiap jukir, apakah sudah sesuai fakta di lapangan atau belum. Jangan sampai hal ini tidak sesuai dengan potensi yang ada," ujar H Asep MP. Dishub melalui ASN Dishub Kota Tasikmalaya, kata Asep, juga melakukan pengawasan pengendalian yang terus ditingkatan. Adapun hasil mapping selama enam bulan ini, kata dia, ditemukan kondisi yang tidak sesuai antara data lapangan dan data yang ada di Dishub. Yang tidak sesuai yakni data jukir yang tercatat di Dishub dan lapangan. Tidak sesuainya data jukir tersebut tentunya karena berbagai faktor. Apalagi jukir ini dinamis karena keluar masuk. "Utamanya ada yang meninggal dunia, berhenti dan itu kita evaluasi," kata Asep MP. Dishub juga melakukan mapping terhadap potensi lahan parkir antara data yang ada di Dishub dan lapangan. "Setelah kita mapping ternyata tidak sesuai," ujar Asep lagi. Pemetaan Potensi Parkir Baru Tidak hanya itu, dalam pengoptimalan retribusi parkir, Dishub Kota Tasikmalaya juga melakukan mapping potensi jukir. Hal itu dilakukan karena jangan sampai setoran yang sudah ada dalam perjanjian atau fakta integritas tidak tercapai. "Itu jangan sampai memberatkan jukir. Misalnya dalam perjanjian setiap bulannya Rp 1 juta, tetapi dengan potensi dalam satu bulan itu retribusinya tidak sampai nominal itu, begitu pun sebaliknya, dalam perjanjian Rp 1 juta tetapi dalam satu bulan lokasi tersebut mampu membayar Rp 1,5 juta," jelas Asep. Menurut Asep, setelah adanya evaluasi semua lalu berlanjut kepada intensifikasi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya H Asep M Permana dan tim Dishub saat pendataan dan intensifikasi juru parkir di Kota Tasikmalaya. Foto: istimewa Langkah intesifikasi seperti memantau dan berdiskusi dengan para jukir ini untuk menemukan solusi agar tercapainya potensi pendapatan parkir. Tahapan berikutnya yang dilakukan Dishub Kota Tasikmalaya yaitu dengan melakukan ekstensifikasi atau pengembangan dan perluasan potensi tentang parkir baik lokasi potensi maupun personil jukir. "Setelah kita mapping ada perubahan-perubahan data dan insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia. Dilaksanakan Mapping Dishub Kota Tasikmalaya, kata Asep MP juga melaksanakan mapping berkaitan potensi lokasi parkir dan juru parkir. Mapping potensi lokasi parkir dan juru parkir dilaksanakan Dishub Kota Tasikmalaya sejak 7 bulan lalu hingga hari ini. "Kami ingin betul-betul data yang valid untuk ini," kata Asep MP menegaskan. Tidak hanya pengoptimalan data yang saat ini terus dioptimalkan, berkaitan terget capaian pendapatan retribusi pun berusaha ditingkatkan oleh Dishub Kota Tasikmalaya. "Maka tahun ini kami terus fokus pada pengoptimalan data dan capaian target," katanya. Asep MP juga menjelaskan soal berbagai hal permaslahan jukir di lapangan. Misalnya, jukir tidak menyetorkan sesuai fakta integritas, karena gangguan seperti sepinya pengunjung dan lainnya. Namun ada juga jukir yang tidak bertanggung jawab. Berbagai hal itu akan menjadi bahan evaluasi untuk Dishub Kota Tasikmalaya dalam optimalisasi parkir di Kota Tasikmalaya. Skema Tata Kelola Parkir 2025 Untuk tahun 2025, menurut Asep MP, akan dilaksanakan pembenahan berkaitan dengan permasalahan data, capaian target retribusi dan tata kelola parkir di Kota Tasikmalaya. Asep menjelaskan, di tahun 2024 saat ini ada beberapa rencana yang akan dilaksnakan untuk pengoptimalan parkir untuk target 2025. Misalnya tetap mempertahankan tata kelola saat ini atau mengubah tata kelolanya. "Misalnya untuk retribusi parkir ini dikelola oleh pihak ke tiga," kata dia memberikan gambarannya. Opsi-opsi tata kelola parkir di Kota Tasikmalaya tengah dipersiapakan Dishub Kota Tasikmalaya sebagai Langkah terobosan untuk tata kelola parkir ke depan. "Apabila pimpinan akan mengambil (kebijakan) dipihakketigakan, kami akan mempersiapkan legal standingnya, termasuk melakukan kajian, tahun ini," ujar Asep MP menjelaskan. Warga: Kami Dukung Selama untuk Kepentingan Masyarakat Sebelumnya, warga mendorong ada terobosan optimalisasi retribusi parkir oleh Dishub Kota Tasikmalaya. Teni (40), warga Kecamatan Indihiang mendukung upaya Dishub Kota Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan setoran retribusi parkir. "Kami mendukung selama itu untuk kepentingan masyarakat," kata dia. Tentunya, kata Teni, harus ada terobosan dari Dishub untuk peningkatkan pendapatan daerah dari parkir. "(Bisa) terobosan apa saja yang memang tidak merugikan masyarakat dan jukir," kata dia. Warga lainnya, Dede Irpan (38) menyebutkan Dishub Kota Tasikmalaya perlu melakukan terobosan untuk optimalisasi retribusi parkir. Misalnya ada alat khusus yang disiapkan di lokasi-lokasi parkir atau lainnya. "Tentunya tetap jukir tidak dihilangkan atau bisa mendapatkan setoran," kata dia. Sebagai warga Kota Tasikmalaya, dia mendukung penuh optimalisasi dan terobosan yang akan bisa menghasilkan pendapatan bagi Pemkot Tasikmalaya. Termasuk agar perparkiran di Kota Tasikmalaya tertata. Kimsi (46) warga Kecamatan Tamansari mengatakan sebagai masyarakat akan mendukung penuh apa yang dilakukan pemerintah asalkan porgram-porgram itu tidak merugikan masyarakat. "Mudah-mudahan Kota Tasikmalaya ini lebih maju," kata dia. Pun dengan komentar Ade Komara (22), mahasiswa Universitas Perjuangan. Dia mengatakan optimalisasi parkir itu sudah seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal ini Dishub. Termasuk Dishub melakukan terobosan dan inovasi. "Perlu ada terobosan yang dilakukan Dishub agar retribusi itu betul-betul optimal, sehingga pendapatan meningkat," ujarnya memberikan harapan.

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

News Feed

September Hitam: Deretan Tragedi yang Membekas dalam Sejarah Indonesia, Dari G30S/PKI hingga Aktivis Gugur

Gubernur Papua Barat Daya Klaim Warga Pulau Gag Dukung Tambang Nikel di Raja Ampat Dilanjutkan

Kemenag Buka Pendaftaran Nikah Massal untuk 100 Pasangan, Cek Jadwal dan Persyaratannya

Jadwal Diskon Tarif Tol Juni-Juli 2025 di Trans Jawa dan Sumatra, Ini Rinciannya

7 Jenis Gangguan Mental, Kenali Sejak Dini Sebelum Terlambat, Cek Kamu Mengalami Poin Berapa?

Resmi Kementerian ESDM Stop Sementara Operasi PT GAG Nikel di Dekat Wisata Raja Ampat