RADARPANGANDARAN.COM – Pemerintah Indonesia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa segera melakukan reformasi besar agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan geopolitik dunia saat ini.
Melansir laman Infopublik.id, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menilai pembaruan terhadap PBB dan Dewan Keamanan PBB penting dilakukan supaya organisasi internasional itu tetap relevan menghadapi konflik global, perkembangan kecerdasan buatan, hingga ancaman krisis lingkungan.
Sugiono mengatakan sistem keamanan dunia yang digunakan saat ini masih berlandaskan tatanan pasca-Perang Dunia II yang dibentuk sekitar delapan dekade lalu.
Menurutnya, kondisi global saat ini sudah jauh berubah sehingga diperlukan struktur internasional yang lebih adil dan mampu mengakomodasi perkembangan zaman.
Indonesia juga menyoroti minimnya keterwakilan negara berkembang atau Global South di Dewan Keamanan PBB.
Selain itu, penggunaan hak veto dinilai sering menghambat penyelesaian konflik kemanusiaan dan politik internasional.
“Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca perang dunia ke-2 waktu itu,” ujar Menlu dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Indonesia Tegaskan Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau two-state solution.
