Kasus Mak Jenab Ungkap Fakta Kemiskinan yang Masih Tersembunyi di Kota Tasikmalaya - Laman 3 dari 3

RADARPANGANDARAN.COM - Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan setelah kasus Mak Jenab (80), seorang lansia yang hampir tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, terungkap. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak warga miskin yang tersembunyi di Kota Tasikmalaya, meskipun data menunjukkan mereka tidak lagi dianggap miskin. Menurut Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kota Tasikmalaya, tercatat ada 80.280 jiwa yang masih berada dalam kondisi miskin. Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa kategori, yaitu Desil 1 hingga Desil 4. Desil 1 mewakili warga yang sangat miskin atau miskin ekstrem dengan jumlah 17.123 jiwa. Desil 2 mencakup warga miskin biasa yang berjumlah 27.339 jiwa, sementara Desil 3 dan 4 masing-masing mencakup warga hampir miskin dan rentan miskin dengan jumlah 17.951 jiwa dan 17.867 jiwa. BACA JUGA: Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Resmi Jadi WNI, Kapan Waktunya? Namun, Plt Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Wawan Gunawan, mengakui bahwa data kemiskinan sering kali menjadi perdebatan. Adapun angka yang tercatat terkadang beda dengan kenyataannya. Masyarakat berstatus miskin maupun miskin ekstrem di kota kerap dimasukkan sebagai warga hampir miskin atau rentan miskin. “Ya begitulah. Makanya sedang ditelusuri mak Jenab ini sudah termasuk ke data P3KE tersebut. Otoritas akses data P3KE adanya di Bidang Litbang Bapelitbangda. Masalah lainnya akurasi data P3KE itu kan masih harus dipastikan ketepatannya di lapangan,” katanya pada Kamis 19 september 2024, dikutip dari radartasik.id Kasus Mak Jenab ini membuka mata banyak pihak bahwa proses pengumpulan dan verifikasi data masyarakat miskin perlu ditingkatkan. BACA JUGA: Tersedia 14 Lowongan Kerja di Lembaga Penjamin Simpanan, Ini Cara Pengajuan Lamarannya Pengamat Sosial Politik, Rico Ibrahim, menekankan peran penting RT dan RW dalam memperbarui data kemiskinan di lingkungannya. Menurutnya, RT dan RW harus memastikan bahwa semua warga, tanpa pandang bulu, mendapatkan hak-hak yang dijamin oleh negara. “RT RW haruslah menjadi RT RW seutuhnya, ketika sudah melayani warga tanpa membedakan si A sanak keluarga, si B hanya warga tanpa ada hubungan keluarga, hal ini harus dihindari oleh RT RW,” tegas Rico. Ia juga mengingatkan bahwa kesejahteraan orang miskin dan lansia dilindungi oleh UUD 1945 pasal 34 ayat 1, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, menurut Rico, UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan sosial lansia secara menyeluruh dan berkesinambungan. Rico juga menyinggung adanya indikasi bahwa beberapa RT dan RW lebih mengutamakan keluarga daripada warga lain dalam proses penyaluran bantuan. "Ini menjadi catatan serius yang harus ditindaklanjut oleh pemerintah mengingat lansia dan fakir miskin amanat undang-undang yang harus dilaksanakan,”ujarnya. Kasus Mak Jenab ini tidak hanya menyentuh hati masyarakat, tetapi juga memicu munculnya laporan warga miskin lain yang kondisinya tidak jauh berbeda dari Mak Jenab. Setelah mendapat bantuan dari mantan Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, dan juga dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, berbagai kasus kemiskinan lainnya mulai bermunculan ke permukaan. Dengan adanya kejadian ini, diharapkan peran aktif RT dan RW dalam memverifikasi dan memperbarui data kemiskinan semakin ditingkatkan Sehingga tidak ada lagi warga yang terlewatkan dari bantuan yang seharusnya mereka terima. Kasus Mak Jenab harus menjadi pengingat bahwa masih ada banyak warga miskin yang tersembunyi di balik angka-angka data statistik. (ayu sabrina)