RADARPANGANDARAN.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong keterlibatan sekolah swasta dalam menampung calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026/2027.
Kebijakan tersebut, dilansir dari laman jabarprov.go.id, menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperluas akses pendidikan menengah melalui kerja sama dengan pihak yayasan sekolah swasta.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kolaborasi ini penting agar tidak ada anak yang terhenti pendidikannya hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Pemprov Jabar sendiri menyiapkan skema bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang bersekolah di swasta dengan nilai sekitar Rp2,7 juta pada tahun pertama.
“Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Jumat (19/6/2026).
Kolaborasi Negeri dan Swasta Jadi Kunci Pemerataan Akses
Dedi menilai tanpa keterlibatan sekolah swasta, siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak lolos seleksi sekolah negeri berisiko putus sekolah.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap anak tetap bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan SMK.
Menurutnya, kesetaraan akses pendidikan harus diberikan tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarga siswa.
Ia juga menyebut sejumlah siswa dari keluarga mampu sudah lebih dulu memilih sekolah swasta pada tahun ajaran 2026/2027.
