Kehadiran sosok perempuan di pilkada dinilai Khotum berpotensi membawa dampak positif, khususnya dalam pembangunan sektor-sektor yang krusial bagi perempuan, seperti kesehatan reproduksi.
“Keterbatasan budaya dan sosial yang selama ini menjadi pemicu diskriminasi bisa ditekan dengan hadirnya pemimpin perempuan,” kata Khotum Khotimah.
Meski demikian, Khotum mengingatkan agar pemilih tidak hanya berfokus pada gender, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon.
“Kompetensi dan kapasitas calon harus menjadi pertimbangan utama. Jika seorang perempuan memiliki kompetensi itu, kita harus mendukungnya,” tegasnya.
Pilkada Berbeda dengan Pileg
Walaupun Hj Nurhayati sudah memiliki karir politik di lingkup nasional, Khotum menilai bahwa pengalaman tersebut belum tentu cukup untuk Pilkada Kota Tasikmalaya.
Ia menilai bahwa calon kepala daerah harus lebih banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Pilkada berbeda dengan legislatif, di mana calon harus lebih berinteraksi langsung dengan konstituen di daerah. Hj Nurhayati harus memahami secara mendalam kebutuhan masyarakat Kota Tasikmalaya,” ujarnya.
Khotum juga mengamati tantangan yang dihadapi dalam politik, khususnya bagi perempuan. Termasuk regulasi yang dinilainya menghambat keterwakilan perempuan.
Salah satu regulasi yang disebut adalah PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang dinilai membuat calon perempuan sulit meraih suara.
