RADARPANGANDARAN.COM – Polemik pengadaan program ketahanan pangan di BUMDes Kujang Desa Kujangsari kembali menjadi sorotan setelah pengiriman bibit domba belum juga terealisasi.
Dilansir dari laman radartasik.id, program yang dikelola pihak ketiga tersebut juga memunculkan persoalan lain terkait kontrak kerja, realisasi proyek, hingga perbedaan perhitungan pajak.
Direktur BUMDes Kujang, Masbukhin, menyebut paket pengadaan seharusnya mencakup berbagai komponen pendukung selain bibit ternak.
Namun hingga kini, sebagian kewajiban dalam program tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana.
Mandek Pengiriman Bibit dan Saling Klaim Tanggung Jawab Proyek
Masbukhin menjelaskan bahwa total anggaran program ketahanan pangan mencapai Rp280 juta dengan realisasi pembayaran Rp215 juta.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut termasuk pengadaan bibit domba yang hingga kini belum dikirim oleh pihak ketiga.
“Anggaran untuk program ketahanan pangan sebesar Rp280 juta, dan sudah dibayar sebesar Rp215 juta. Itu sudah termasuk bibit domba di dalamnya,” ucapnya, Senin (8/6/2026).
Pihak BUMDes mengaku telah melayangkan somasi karena keterlambatan pengiriman yang tidak kunjung diselesaikan.
Meski sempat dilakukan pertemuan, Masbukhin menyebut mediasi belum menghasilkan kesepakatan yang jelas.
Ia juga menjelaskan bahwa masa SPK telah berakhir pada 2025, sementara pembangunan kandang baru rampung pada Februari 2026.
BUMDes berharap pengiriman dilakukan bertahap dengan skema 25 ekor terlebih dahulu sebelum pelunasan sisa pembayaran.
