Usman menegaskan penempatan ASN harus berdasarkan kompetensi. Pengalaman. Latar belakang pendidikan. Kepala daerah baru bisa memperbaiki kondisi ini.
Cecep Nurul Yakin menyampaikan reformasi birokrasi menjadi fokus awal pemerintahannya. Cecep dan Asep akan menyelaraskan rencana kerja dengan cara melakukan evaluasi kinerja ASN.
Penyesuaian sistem jam kerja juga akan diberlakukan. Jam kerja baru akan dimulai pukul 07.30 WIB dan berakhir pukul 15.30 WIB dengan waktu istirahat di tengah hari.
Selain itu, ASN akan diwajibkan melaksanakan salat Zuhur dan Ashar berjamaah. Tujuannya, membangun budaya disiplin serta memperkuat identitas religius Kabupaten Tasikmalaya.
Evaluasi Program dan Anggaran
Cecep-Asep juga akan mengevaluasi semua program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap kepala OPD akan diminta memaparkan capaian program dan penggunaan anggaran.
Program yang tidak sejalan dengan visi dan misi mereka akan dialihkan. Evaluasi ini akan dijadikan dasar penyusunan anggaran perubahan tahun 2025. Program prioritas seperti infrastruktur jalan akan menjadi perhatian utama.
Cecep menjelaskan akan ada tiga opsi dalam perubahan anggaran: pemindahan, penambahan atau pengurangan. Jika diperlukan, dana dari program lain akan dialihkan untuk kebutuhan mendesak.
Dukungan dari DPRD: Penataan ASN Menyeluruh
Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendukung penuh rencana perombakan ASN. Anggota Komisi I, Asep Muslim, menilai penataan birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh.
Dia mendorong penerapan sistem meritokrasi dalam penempatan jabatan. Menurutnya, jabatan harus diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan prestasi, bukan kedekatan pribadi.
