“Tunggakan pemerintah ke sejumlah rumah sakit itu angkanya jelas sangat-sangat fantastis. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini Pak Bupati harus segera bertindak untuk menyelesaikannya; sesuai dengan rekomendasi BPK,” jelas dia dilansir radarpangandaran.com dari radartasik.com.
Menurut dia, stabilitas anggaran bagi fasilitas kesehatan tidak bisa dikesampingkan.
Karena, kata dia, erat hubungannya dengan pelayanan dasar bagi orang yang sangat membutuhkan pertolongan mengingat rata-rata yang masuk rumah sakit adalah mereka yang kritis dan membutuhkan tindakan medis cepat.
“Di rumah sakit itu harus selalu tersedia obat dan fasilitas medis lainnya secara lengkap agar bisa menolong masyarakat,” kata dia.
Dani menilai, jika hutang Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya atas Jamkesda itu tidak dibayarkan, rumah sakit tidak bisa memenuhi likuiditas anggaran yang memadai. Tentunya akan berimbas kepada pelayanan.
“Jangan sampai imbasnya, pelayanan kepada pasien pun berpotensi tidak sesuai standar minimal, karena adanya hutang itu,” katanya.
Dani juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera melakukan pembayaran demi lancarnya pelayanan dasar masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan.
 kepada sejumlah rumah sakit.){kind=link}