“Sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat,” ujarnya.
Secara prinsip, kata dia, masyarakat Desa Cikembulan tidak anti investasi.
Namun, investor tersebut, kata dia, tidak pernah sosialisasi ke masyarat Desa Cikembulan.
BACA JUGA: Suara DPR soal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Sebut-Sebut Kaum Menengah dan Atas
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengaku telah menampung masukan dan aspirasi dari masyarakat Cikembulan.
“Adapun langkah pak bupati mengundang masyarakat dan menjelaskan permasalahan ini, saya kira sudah tepat,” ucapnya.
Kata dia, DPRD Kabupaten Pangandaran diminta oleh masyarakat untuk mengawal mekanisme HPL di sepadan Pantai Pangandaran khususnya di Cikembulan. (deni nurdiansah)
