RADARPANGANDARAN.COM – Kelangkaan obat di sejumlah puskesmas di Kabupaten Pangandaran kembali menjadi perhatian setelah disorot kalangan aktivis.
Dilansir dari laman radartasik.id, persoalan ini mencuat dalam pembahasan yang berkaitan dengan tata kelola dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah tersebut.
Direktur Eksekutif Sarasa Institute sekaligus aktivis sosial dan pemerintahan, Tedy Yusnanda, menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut.
Ia menyebut laporan kelangkaan obat itu terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Pangandaran bersama para kepala puskesmas.
Sorotan Tata Kelola Dana Kesehatan
Menurut laporan, pengadaan operasional puskesmas termasuk obat-obatan belum direalisasikan pada periode Januari hingga April 2026.
Kondisi itu berdampak langsung pada pelayanan kesehatan dan membuat sebagian pasien terpaksa membeli obat secara mandiri di apotek.
Ia menilai persoalan ini bukan sekadar keterlambatan administrasi, melainkan menyangkut tata kelola pemerintahan dan hak dasar masyarakat.
Menurutnya, alasan penundaan belanja operasional yang dikaitkan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menunjukkan adanya masalah serius dalam implementasi kebijakan daerah.
“Jika benar dana operasional pelayanan kesehatan tidak segera digunakan karena adanya kekhawatiran terkait TPP, maka terdapat indikasi ketidakjelasan implementasi regulasi yang berpotensi mengganggu pelayanan publik. Dalam negara hukum, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kebingungan birokrasi,” tegasnya saat dihubungi, Minggu (7/6/2026).
