RADARPANGANDARAN.COM – Kabupaten Pangandaran dinilai memerlukan sarana dan sistem tata kelola air yang terintegrasi guna menjamin ketersediaan air sekaligus mengurangi risiko banjir yang terus berulang.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin usai rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, sebagaimana dilansir dari laman radartasik.id, di Gedung DPRD Pangandaran pada Rabu 24 Juni 2026.
Menurut Asep, banjir yang terjadi hampir setiap musim hujan merupakan persoalan lama yang membutuhkan penyelesaian menyeluruh dan berkelanjutan.
“Ini merupakan persoalan tahunan. Karena itu diperlukan sistem pengelolaan tata air yang terintegrasi agar banjir bisa ditangani secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menilai upaya penanganan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari normalisasi sungai hingga perlindungan kawasan resapan air.
Selain itu, pembangunan embung, penguatan drainase, dan pengelolaan sumber daya air juga perlu menjadi bagian dari strategi yang terpadu.
Rekomendasi Akan Diajukan ke Pemerintah Pusat
Asep menjelaskan hasil kajian dari BBWS Citanduy bersama usulan pemerintah daerah akan dirangkum menjadi rekomendasi untuk diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penanganan banjir yang selama ini terjadi di wilayah Mangunjaya.
“Kawasan pertanian yang terdampak meliputi delapan desa yang selama ini menjadi salah satu sentra produksi pangan di Pangandaran,” katanya.
Ia menambahkan peningkatan produktivitas pertanian dapat ditempuh dengan memaksimalkan lahan yang sudah tersedia tanpa harus membuka area persawahan baru.
