Pemkab Pangandaran Terlilit Utang, Roadmap Penyehatan Fiskal Ditargetkan Rampung 2028

RADARPANGANDARAN.COM – Pemkab Pangandaran terlilit utang sampai saat ini.  Kondisi ini menjadi sorotan publik setelah Badan Pemeriksa Keuangan.

BPK RI pun memberikan rekomendasi penyehatan fiskal daerah. Total kewajiban disebut menembus angka di atas Rp 200 miliar.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menyusun roadmap penyehatan fiskal. Target pelunasan utang diproyeksikan rampung pada 2028.

BPK RI menilai langkah perencanaan menjadi kebutuhan mendesak. Beban utang dinilai berisiko mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Salah satu kewajiban terbesar berasal dari bagi hasil desa. Nilainya tercatat mencapai Rp 92 miliar.

Dikutip dari Radartasik.id, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pangandaran menjelaskan skema pembayaran sudah disepakati. Pemerintah dan kepala desa menandatangani kesepakatan tertulis.

Pembayaran bagi hasil desa akan dilakukan bertahap. Skema cicilan dirancang selama sepuluh tahun.

Utang bagi hasil desa tersebut menumpuk sejak 2018. Sebagian sudah dibayarkan dalam beberapa tahun terakhir.

Sisa kewajiban yang belum terbayar masih Rp 92 miliar. Angka itu masuk dalam prioritas roadmap fiskal.

Selain desa, Pemkab Pangandaran juga memiliki utang ke bank daerah. Nilainya mencapai Rp 130 miliar.

Pinjaman tersebut berasal dari Bank BJB. Awalnya total pinjaman mencapai Rp 140 miliar.

Pemerintah daerah sudah membayar Rp 10 miliar. Sisa pinjaman menjadi fokus penataan keuangan.

BKAD Pangandaran merencanakan perpanjangan tenor pinjaman. Jangka waktu diperpanjang hingga lima tahun ke depan.