Penguasa militer tersebut mengumumkan pada bulan November lalu bahwa Gabon akan mengadakan pemilihan yang “bebas, adil, dan kredibel” pada Agustus 2025, sebagai langkah untuk mengalihkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.
Saat ini, bekas koloni Prancis tersebut tengah mempersiapkan referendum untuk mengadopsi konstitusi baru yang akan menjadi dasar bagi pemungutan suara.
Pemilu ini diadakan sesuai dengan rekomendasi dari komisi politik selama dialog nasional yang berlangsung selama sebulan pada April lalu.
Meskipun Jenderal Nguema belum menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, konstitusi yang diusulkan dilaporkan melarang anggota pemerintah transisi untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
Keputusan untuk melarang pejabat Kongo berlibur ke luar negeri diumumkan oleh Juru Bicara Pemerintah, Kolonel Ulrich Manfoumbi, di televisi nasional akhir pekan lalu.
Kolonel Manfoumbi menambahkan bahwa pejabat hanya diperbolehkan mengambil cuti selama satu minggu, kecuali dalam situasi darurat.
“Langkah ini bertujuan untuk mendorong kembali ke akar dan meningkatkan kedekatan dengan penduduk setempat, sehingga para pejabat dapat mengenal realitas dan harapan rakyat Gabon,” ujar Kolonel Manfoumbi.
