Kota Tasikmalaya Masih Kalah dari Ciamis, Meski Masuk Empat Besar Wilayah Bebas Korupsi di Jabar

Perbedaan capaian skor ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam tata kelola pemerintahan, pencegahan korupsi, pengelolaan anggaran dan pengendalian konflik kepentingan.

Menanggapi hasil tersebut, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Asep Goparullah menilai hasil survei perlu disikapi secara konstruktif.

Pemerintah Kota Tasikmalaya tetap berkomitmen menjalankan upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dia menyampaikan bahwa komitmen antikorupsi tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga terus disosialisasikan kepada organisasi perangkat daerah serta komunitas masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan agar seluruh unsur pemerintahan dan warga memiliki kesadaran bersama dalam menjaga integritas.

Arti Skor Penilaian SPI KPK

Pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman menilai capaian Kota Tasikmalaya sebaiknya tidak hanya dilihat dari peringkat.

Menurutnya, pemahaman terhadap kategori penilaian SPI KPK jauh lebih penting untuk membaca kondisi riil sebuah daerah.

Dia menjelaskan skor SPI dibagi dalam tiga kategori utama. Rentang nilai 0 hingga 72,9 masuk zona rentan atau merah.

Skor 73 hingga 77,9 berada di kategori waspada atau kuning. Skor 78 hingga 100 baru diklasifikasikan sebagai terjaga atau hijau.

Dengan skor 75,85, Kota Tasikmalaya berada di zona waspada bersama Kota Banjar dan Kota Cimahi.

Kondisi ini menunjukkan potensi korupsi masih cukup tinggi sehingga penyelenggaraan pemerintahan perlu diawasi secara ketat.

Nandang menilai indikator tersebut juga sejalan dengan berbagai respons masyarakat di media sosial.