Kota Tasikmalaya Masih Kalah dari Ciamis, Meski Masuk Empat Besar Wilayah Bebas Korupsi di Jabar

Isu penempatan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, hingga transparansi pengelolaan APBD kerap menjadi sorotan publik.

Dia juga menyinggung minimnya keterbukaan informasi anggaran di laman resmi Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Menurutnya, kurangnya transparansi justru berpotensi memunculkan kecurigaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, Nandang mendorong agar hasil SPI KPK 2025 dijadikan peringatan serius bagi kepala daerah.

Penguatan sistem pengaduan publik, peningkatan transparansi anggaran, serta pengawasan internal dinilai penting untuk menjaga keseimbangan kontrol pemerintahan.

Dia menegaskan narasi utama dari hasil survei tersebut adalah status Kota Tasikmalaya yang masih berada di zona waspada potensi korupsi, bukan sekadar berada di peringkat empat wilayah dengan skor tertinggi.

Mengacu pada data KPK, Nandang juga mengingatkan bahwa hanya Kabupaten Ciamis yang masuk kategori hijau, itupun masih memiliki potensi korupsi.

Di sisi lain, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia secara nasional masih tergolong rendah, menandakan persoalan integritas tetap menjadi pekerjaan besar di seluruh level pemerintahan.