RESMI, Pendaftaran Calon Bupati Tasikmalaya Menggunakan Keputusan MK, 7 Partai Bisa Usung Calon Sendiri - Laman 4 dari 4

RADAR PANGANDARAN.COM— Secara resmi, pendaftaran calon Bupati Tasikmalaya menggunakan keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi untuk ambang batas pencalonan. Demikian dikatakan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami. Menurut Ami Imron Tamami, dilansir dari radarsingaparna.com (grup radarpangandaran.com) mengacu kepada putusan MK untuk Kabupaten Tasikmalaya, maka 7 partai bisa mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pilkada 2024, karena raihan sura lebih dari 6,5 persen dari DPT dan raihan perseorangan. Sementara itu 2 partai lainnya tidak bisa mengusung pasangan calon karena kurang dari ambang batas 6,5 persen. Adapun keputusan ambang batas pencalonan Pilkada 2024, kata Ami, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1557 Tahun 2024 tentang perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1555 Tahun 2024, tentang persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 jika pasangan calon harus menyatakan syarat minimal suara sah 68.478 bisa mendaftar. Baca Juga: Ini Identitas Korban Tewas Tabrakan Maut di Cintaraja Tasikmalaya, Korbannya Kurir Jasa Pengiriman Paket Dengan ambang batas pencalonan sesuai putusan MK, maka sebanyak 7 partai bisa usung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan 2 parpol harus koalisi. Kalkulasi itu setelah keluar putusan MK (Mahkamah Konstitusi) terkait ambang batas pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, DPR RI batal mengesahkan revisi Undang-undang Pilkada pada tanggal 22 Agustus 2024 yang lalu. Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Hukum dan Pengawasan Ade Abdullah Sidiq menjelaskan setelah ada putusan MK, terdapat 7 partai bisa mengusung pasangan calon sendiri. Sementara 2 parpol di DPRD Kabupaten Tasikmalaya harus berkoalisi karena suara sah yang mereka raih pada Pileg 2024 kurang dari 6,5 persen. Perlu diketahui, ambang batas untuk pengusungan pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya minimal 6,5 persen. Baca Juga: Resensi Film Kaka Boss, Ketika Seorang Debt Collector Berubah Jadi Penyanyi, Apa Yang Terjadi? Karena, jumlah daftar pemilih tetap alias DPT Kabupaten Tasikmalaya di atas 1 juta orang. Secara raihan suara pada Pileg 2024 yang memenuhi sarat yakni 6,5 persen suara berdasarkan DPT Kabupaten Tasikmalaya yakni PDIP, Gerindra, PKB, PPP, Golkar, PAN dan PKS. Ade menambahkan keputusan MK baru diketuk pada tanggal 21 Agustus 2024. Jadi, KPU Kabupaten Tasikmalaya akan melihat dari arahan KPU RI yang saat ini melakukan harmonisasi aturan dengan Komisi II DPR RI. Bulat-Bulat Komisi II DPR Setujui PKPU Sementara itu Komisi II DPR RI menyetujui PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam PKPU tersebut mengakomodasi 2 putusan MK terkait Pilkada yaitu ambang batas usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan Pilkada. Keputusan tersebut diputuskan usai rapat bersama KPU dan pemerintah yang diwakili oleh Mendagri Tito Karnavian dan DKPP. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Foto: disway "Draf PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodir tidak ada kurang tidak ada lebih dari putusan MK nomor 60 dan 70. Apa bisa kita setujui?," tanya Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di ruang rapat, Minggu, 25 Agustus 2024 dikutip dari disway.id. "Setuju," jawab peserta sidang. Keputusan ini juga telah disetujui oleh DKPP. Diketahui, Komisi II DPR RI mempercepat rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengesahan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) terkait Pilkada 2024 menjadi pada Minggu, 25 Agustus 2024. Sedianya rapat akan bergulir pada Senin, 26 Agustus 2024. "Saya mengambil inisiatif dan alhamdulillah sudah konsultasi ke pimpinan DPR dan pemerintah rapat hari Senin (26 Agustus) kami majukan besok, 25 Agustus 2024, pukul 10.00," kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, Sabtu, 24 Agustus 2024. Ahmad Doli Kurnia memastikan perwakilan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan KPU. "Saya mengambil inisiatif dan alhamdulillah sudah konsultasi ke pimpinan DPR dan pemerintah rapat hari Senin, 26 Agustus, kami majukan besok, 25 Agustus, pukul 10.00," kata dia. "Saya sudah minta izin pimpinan DPR, proses suratnya sudah berjalan, Mendagri Mensesneg, agar kita semua punya kepastian, tidak ada lagi salah sangka, tidak negatif thinking. Jadi, insyaallah besok pukul 10 pagi di DPR RI ruang rapat komisi II, kita akan putuskan bahwa revisi PKPU Nomor 8, bulat-bulat isinya mengikuti putusan MK Nomor 60 dan 70," ujarnya.