Tegas, Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja dan Usia Pelajar Dikritik DPR, Khawatir Pintu Masuk Seks Bebas

Menurut Luqman Hakim, dikhawatirkan pemikiran seperti itu berpotensi mempromosikan pemikiran bahwa hubungan seksual di usia muda adalah hal yang dapat diterima, asalkan dilakukan dengan penggunaan kontrasepsi, tanpa memberikan cukup penekanan pada risiko dan konsekuensi jangka panjang dari perilaku seksual prematur.

Seharusnya, kata anggota Komisi VIII DPR, yang membidangi urusan agama dan anak ini, upaya sistem reproduksi sesuai siklus hidup khusus untuk anak usia sekolah atau remaja tidak termasuk dengan penyediaan alat kontrasepsi.

Karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan persepsi tentang hubungan seksual dan aturan tersebut tidak sejalan dengan norma-norma agama dan susila di Indonesia.

“Karena itu, aspek edukasi kesehatan reproduksi untuk remaja harus menjadi prioritas utama dibandingkan pemberian alat-alat kontrasepsi,” kata Luqman Hakim.

Dia mengingatkan bahwa sekadar menyediakan alat kontrasepsi tidak cukup untuk mengatasi tantangan kesehatan reproduksi remaja.

Kritik tajam juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengkritik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang baru diteken Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2024 lalu.

Abdul bahkan mengecam salah satu beleid terkait kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja, khususnya penyediaan alat kontrasepsi.

Kemenkes Buka Suara Soal Alat Kontrasepsi

Sementara itu Kementerian Kesehatan buka suara terkait heboh Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Di pasal itu berbunyi, “Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining; b. pengobatan; c. rehabilitasi; d. konseling; dan e. penyediaan alat kontrasepsi.”