Musda KNPI Pangandaran Harus Segera Dilaksanakan, Ini Suara OKP dan DPK

RADARPANGANDARAN.COM – Musda KNPI Pangandaran harus dipercepat karena kepengurusan KNPI saat ini dinilai telah berakhir. Tian Kadarisman, Ketua DPK KNPI Kecamatan Parigi mengatakan, Musda KNPI Pangandaran harus tetap dilaksanakan secepat mungkin, karena jika melihat Surat Keputusan (SK) DPD KNPI Provinsi Jawa Barat Nomor : KEP. 83/KNPI-JB/VII/2021, kepengurusan tersebut sudah habis. "Bahkan sudah ada surat surat himbauan dari DPD KNPI Jabar, kemarin kita sudah melaksanakan Rapimpurda guna melakssanakan Musda KNPI Pangandaran," ungkapnya kepada Radar Tasikmalaya, Minggu 29 September 2024. Padahal, kata dia, Rapimpurda adalah rapat untuk menentukan waktu pelaksanaan musda dan peserta Rapimpurda. Bahkan, kata dia, dalam kesempatan itu sudah dibahas sidang komisi, dan forum sepakat untuk pelaksaan musda pada tanggal 24 September tahun 2024. BACA JUGA: Selamat, Timnas Indonesia U20 Lolos Piala Asia U20 2025 "Namun tidak diindahkan dan sampai saat ini masih belum jelas terkait pelaksanan musda ini," ucapnya. Adapun soal penundaan pelaksanaan musda, kata dia, karena DPD KNPI Pangandaran berpendapat jika musda digelar pada saat pilkada maka akan rawan terjadi gesekan dan akan berpotensi ricuh. "Menurut kami hal itu tidak menjadi alasan yang urgent untuk menundanya musda KNPI. Ada yang lebih urgent dari itu, yaitu keberlangsuangan KNPI di Kabupaten Pangandaran," ucapnya. Sejatinya, menurut di, Musda KNPI dengan pilkada tidak ada korelasi, apalagi jika dikaitkan dengan keributan. "Sayang sekali jika knpi dianggap berpotensi seperti itu,’’ ujarnya. Asep Irvan, Ketua DPK KNPI Kecamatan Cijulang juga berpandangan juga sependapat. BACA JUGA: Ahmad Syaikhu Komitmen Menumbuhkan UMKM dan Mendorong Produk UKM Dipasarkan Lebih Luas Menurutnya, melihat periode pengurus DPD KNPI Kabupaten Pangandaran sudah berakhir pada 21 Juli 2024 dan seharusnya sudah selayaknya untuk menggelar Musda. Maka DPD KNPI Provinsi Jawa Barat harus mengambil langkah tegas guna menyelesaikan apa yang sedang terjadi dikabupaten Pangandaran. "Selain mengambil alih, kita juga meminta Pengurus DPD Provinsi Jawa Barat segera memperjelas status kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, biasanya jika kejadiannnya seperti ini, SK caretaker harus keluar," ujarnya. Sebab, menurutnya, selain fungsi KNPI untuk membina DPK dan OKP yang ada di bawah naungannya juga sebagai wadah perjuangan pemuda dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. "KNPI juga dapat berfungsi sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi organisasi kemasyarakatan pemuda dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan Kabupaten Pangandaran saat ini membutuhkan point itu,” ujarnya. BACA JUGA: Shin Tae-yong Ingin Menetap di Indonesia Jika Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 “Berharap kepengurusan baru KNPI ke depannya lebih baik dari priode saat ini, yang mati suri," kata dia. Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Pangandaran Rizky Fazri Gunawan menilai jika memang kepengurusan KNPI Pangandaran sudah berakhir, maka segera laksanakan musda. “Agar dengan lahirnya kepengurusan DPD KNPI Pangandaran yang baru dapat menjadi di energi baru dalam membina, menaungi dan merangkul semuapemuda yang ada di kabupaten Pangandaran, " ujarnya tegas. (deni nurdiansah)