Akibatnya, air sungai sering meluap dan merendam jalan maupun rumah warga.
Indra menyebut perbaikan sistem pengendalian air di Kalipucang sudah sangat mendesak.
Namun, upaya ini tidak murah.
Pemkab Pangandaran memperkirakan kebutuhan dana mencapai Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar.
Angka sebesar itu dinilai tidak mungkin ditanggung lewat APBD Pangandaran.
Karena itu, pemerintah daerah memutuskan untuk mengajukannya ke pemerintah pusat.
Pengajuan anggaran ini diharapkan mendapat perhatian serius.
Pasalnya, banjir di Pangandaran bukan hanya mengganggu aktivitas warga namun merugikan perekonomian daerah.
Infrastruktur, fasilitas umum hingga lahan pertanian ikut terdampak setiap kali banjir datang.
Bagi sebagian warga, banjir sudah dianggap rutinitas.
Kisah Korban Banjir di Padaherang
Salah satunya Supriati, warga Desa Sukanagar Kecamatan Padaherang.
Dia sudah puluhan tahun tinggal di bantaran Sungai Citanduy.
Dirinya tidak pernah mengungsi setiap kali banjir datang.
Meski begitu, Supriati tetap berharap ada perubahan besar.
Dia ingin ada solusi yang bisa mengurangi dampak banjir agar warga tidak terus hidup dalam kekhawatiran.
Upaya Pemkab Pangandaran ini menjadi harapan baru.
Masyarakat kini menunggu apakah pemerintah pusat akan memberi dukungan penuh agar banjir kronis di dua kecamatan itu akhirnya bisa teratasi dengan solusi permanen.
